Pertemuan JOTHI Sumbar dengan Mentri Kesehatan di RSUP M. Djamil Padang

Padang, Senin, 22 februari 2010, Kunjungan kerja tim Menteri Kesehatan ke RSUP M.Djamil Padang dalam rangka peresmian Program Internsip Dokter Indonesia yang juga di hadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dan DIRUT RSUP M. Djamil Padang.

Dalam Pertemuan tersebut JOTHI SUMBAR berkesempatan untuk hadir bersama rombongan wartawan. Walau isu yang di angkat oleh JOTHI SUMBAR tidak terkait langsung dengan Program Internsip Dokter Indonesia , namun secaqra jelas JOTHI SUMBAR menyatakan dukungan terhadap Program Internship dokter Indonesia agar dapat direalisasikan semaksimal mungkin secara Nasional dan di Provinsi SUMBAR secara khusus.

Menyangkut isu yang dipertanyakan JOTHI SUMBAR kepada Menkes dr.Endang R Sedyaningsih,MPH,Dr,Ph mengenai pemerataan akses Pelayanan kesehatan bagi orang terinfeksi HIV, Tes HIV gratis yang berkesinambungan, JAMKESMAS dan pendistribusian ARV diharapkan jangan sampai terputus kembali kedepannya seperti yang terjadi di tahun 2009 yang sempat putus sampai 4 kali.

Menkes merespon bahwasanya Pelayanan Rumah Sakit harus adil diberikan kepada penerima pelayanan tanpa harus membeda-bedakan status HIV seseorang. Mengenai Tes HIV gratis yang diajukan oleh JOTHI SUMBAR menkes memberikan jawaban bahwa seharusnya bagi siapapun yang mau tes HIV ke RSUP M.Djamil memang tidak dipungut biaya. Hal ini langsung ditanyakan Menkes kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat agar tes HIV di berikan secara gratis di Sumatera Barat. JAMKESMAS memang ditujukan kepada keluarga yang tidak mampu bukan karena status kesehatan seseorang kecuali pasien penderita Talasemia. Mengenai subsidi ARV (AntiRetroViral) Menkes akan mengupayakan agar penyediaan ARV di SUMBAR tidak akan terputus kembali di masa akan datang.

Sumber : JOTHI Wilayah Koordinasi Provinsi Sumatera Barat

read more “Pertemuan JOTHI Sumbar dengan Mentri Kesehatan di RSUP M. Djamil Padang”

Lihat Kartu Ucapan Lainnya
(KapanLagi.com)

read more “ ”

Program Kesehatan Kita – “Jawaban JOTHI atas tantangan pembaharuan Penanggulangan HIV di Indonesia”.

Cisarua, 2 februari 2010 – JOTHI (Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia) menandatangani Naskah Kerjasama (MoU) mengenai pelaksanaan Program Kesehatan Kita. Penandatanganan Naskah Kerjasama ini antara Sekertariat Nasional JOTHI dengan 11 Provinsi yang akan melaksanakan Program tersebut. Sekertariat Nasional yang diwakili oleh Sdr. Abdullah Denovan sebagai Koordinator Nasional JOTHI bersama dengan 11 Provinsi yang diwakili oleh Koordinator Provinsi masing-masing ,provinsi yang akan melaksanakan program tersebut antara lain adalah; Sumatra Barat, Jambi, Lampung, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, NTT dan Maluku. Program Kesehatan Kita secara khusus dirancang untuk mengisi kesenjangan dalam upaya pengembangan sistim psikososial dalam penanggulangan AIDS , kesenjangan yang dimaksud adalah salah satu faktor yang mempengaruhi adalah masih kurang maksimalnya kemampuan dalam mengembangkan sistim psikosial, diantaranya; kesadaran untuk memulai, mempertahankan kepatuhan HAART (Highly Active Anti Retroviral Therapy), pengelolaan kualitas kesehatan antaranya; pemeriksaan kesehatan berkala, deteksi dini infeksi, aksesi layanan kesehatan, manajemen psikologi orang terinfeksi HIV dan pengobatan infeksi penyerta.

Identifikasi munculnya kesenjangan tersebut dari hasil analisis pasca pelatihan kepemimpinan orang terinfeksi HIV yang diselenggarakan pada bulan April 2009 di Anyer, Banten serta diikuti oleh Koordinator Provinsi dari 28 wilayah koordinasi JOTHI. Pada pelatihan tersebut masih teridentifikasi adanya tantangan dan hambatan yang dialami oleh Koordinator Provinsi dalam memfasilitasi upaya – upaya dalam rangka perbaikan kualitas hidup orang terinfeksi HIV di tingkat provinsi.

JOTHI adalah organisasi Nasional orang terinfeksi HIV, dimana seluruh anggota organisasi adalah orang HIV positif yang berdomisili di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. JOTHI memiliki visi “terpenuhinya hak-hak orang terinfeksi HIV tanpa stigma dan diskriminasi di Indonesia”. Dalam mencapai visi tersebut, JOTHI mengemban misi “membangun dan menggerakan perjuangan melawan pelanggaran hak-hak orang terinfeksi HIV dalam proses pembuatan kebijakan serta melakukan kontrol terhadap penerapan kebijakan secara terus menerus”.

Program Kesehatan Kita melibatkan partisipasi dan dukungan multi pihak dalam pendanaan maupun pelaksanaannya. Mengunakan pendanaan yang berasal dari IPF-DKIA (Indonesian Partnership Fund-Dana Kemitraan Indonesia AIDS) dan Program Kesehatan Kita pada 9 Provinsi antara lain; Jambi, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Maluku, NTT dan Jawa Timur menyerap alokasi dana sebesar Rp 364.000.000,-. Dukungan pendanaan lain kepada Program Kesehatan Kita berasal dari APN+ (Asia Pacific Network of people living with HIV+) sebesar Rp 60.000.000,- yang diserap oleh 2 provinsi wilayah koordinasi antara lain; NTB dan Kalimantan Selatan.

Rentang waktu pelaksanaan program Kesehatan Kita dilaksanakan selama 8 bulan untuk 9 provinsi yang didukung pendanaanya oleh IPF-DKIA. Sedangkan untuk pelaksanaan pada 2 provinsi yang didukung pendanaanya oleh APN+ dilaksanakan dengan rentang waktu selama 6 bulan, seluruh assisstensi pelaksanaan program dilakukan oleh Sekertariat Nasional melalui Deputy Penguatan Daerah. Dalam pelaksanaan Program Kesehatan Kita, dimulai sejak persiapan yang juga meliputi perencanaan dan analisa awal hingga proses akhir yang juga mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi hasil, dilakukan juga rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan tersebut meliputi pelatihan pengelolaan program serta menjalankan sistem management, pengembangan program, pengembangan kerjasama terkait dengan pelaksanaan program yang dijalankan. Kemitraan lain yang dibangun terkait dengan pelaksanaan program antara lain kemitraan dengan pakar-pakar terkait dengan isu - isu kesehatan dan pengorganisasian orang terinfeksi HIV. Selain sebagai narasumber dalam kegiatan pengembangan kapasitas yang dilakukan dalam mendukung pencapaian program, mereka juga terlibat dalam proses mentoring kegiatan.

Program Kesehatan Kita secara khusus juga dirancang untuk menjawab tantangan pengembangan organisasi ditingkat provinsi serta untuk memperluas implementasi demokrasi dan desentralisasi pergerakan organisasi serta untuk mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas dalam kiprah organisasi baik ditingkat Nasional maupun ditingkat provinsi. Program Kesehatan Kita juga berbasis pada pandangan bahwa pewujudan demokrasi akan terbangun ketika keadilan dan hak-hak anggota organisasi menjadi terpenuhi.

Peran JOTHI dalam sebagai fasilitator, katalisator dan inisiator proses pensejahteraan seluruh aspek hidup orang terinfeksi HIV di Indonesia menjadi nyata, tercermin dengan dikembangkannya Program Kesehatan Kita, Program ini juga sebagai jawaban langsung atas tantangan reformasi dan demokratisasi penanggulangan HIV dan AIDS di indonesia yang notabene pro kepada korban, dimana esensi kesetaraan menjadi bermakna penuh. Diharapkan juga melalui peluncuran Program Kesehatan Kita, akan terbangun kerjasama kolektif antara berbagai mitra Pemerintah, Masyarakat Sipil dan sektor swasta. Kerjasama ini akan memungkinkan diupayakannya pembangunan serta pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS di indonesia yang akuntabel, berkeadilan serta transparan.

read more “Program Kesehatan Kita – “Jawaban JOTHI atas tantangan pembaharuan Penanggulangan HIV di Indonesia”.”