Dunia Baru

Komitmen DPR-RI untuk MDGs ; Seminar Parliaments Stand Up for MDGs

Jakarta, 17 September 2010. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menunjukkan komitmen pada pada tujuan pembangunan MDGs.

Salah satunya dengan mengadakan acara Parliaments Stands Up for MDGs berupa seminar yang akan diselenggarakan pada Jumat (17/9) di Operation Room, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara ini digelar menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MDGs di New York, Amerika Serikat pada 20-22 September 2010.

"Untuk menunjukkan komitmen, dalam hal ini BKSAP akan ambil bagian dalam kampanye global tersebut," kata Kepala Bagian Sekretariat BKSAP Endah Retno Astuti.

Acara yang mengambil tema 'DPR Bangkit, Beraksi dan Bersuara untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium' ini dibuka oleh Ketua Panja MDGs yang juga Wakil Ketua BKASP DPR, Nurhayati Ali Assegaf dan ditutup oleh Ketua DPR Marzuki Alie.

BKSAP menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Millennium Development Goals (MDGs) yang bertujuan mewujudkan kemitraan global bagi pembangunan. Hal tersebut terungkap saat BKSAP melakukan rapat pleno yang mengagendakan pembahasan laporan delegasi DPR ke luar negeri, di Gedung DPR pada hari kamis 16/9/2010.

Panja MDGs berangggotakan 25 orang dari Komisi I dan IX. Panja merupakan kerja sama dengan parlemen negara lain untuk mempercepat pembangunan milenium antara lain soal kesehatan ibu dan anak.

Daftar Anggota Panja MDGs DPR-RI

Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si - Ketua Panja MDGs
DR. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. – Ketua BKSAP / F-PKS
Sidarto Danusubroto – Wakil Ketua BKSAP / F-PDIP
Ir. Muhamad Najib, M.Sc – Wakil Ketua BKSAP / F-PAN
Tantowi Yahya – Sekertaris Panja MDGs
Ir. H. Azam Natawijana, M.Sc – Anggota / F-Demokrat
Puan Maharani – Anggota / F-PDI Perjuangan
KRMT Roy Suryo Notodiprojo – Anggota / F-Demokrat
DR. Abdurrahman Abdullah – Anggota / F-Demokrat
Hartanto Edhie Wibowo – Anggota / F-Demokrat
Dr. Nova Riyanti Yusuf, Sp.KJ – Anggota / F-Demokrat
Drs. Enggartiasto Lukita – Anggota / F-Golkar
Nusron Wahid – Anggota / F-Golkar
M. Oheo Sinapoy, SE.,MBA. – Anggota / F-Golkar
Dodi Reza Alez Nurdin, MBA. – Anggota / F-Golkar
Evita Nursanty – Anggota / F-PDI Perjuangan
Drs. Helmy Fauzy – Anggota / F-PDI Perjuangan
Drs. Al Muzammil Yusuf – Anggota / F-PKS
Drs. Adang Darajatun – Anggota / F-PKS
Hj. Herlini Amran, MA – Anggota / F-PKS
DR. A.W. Thalib, M.Si – Anggota / F-PPP
Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si – Anggota / F-PPP
Ahmad Mumtaz Raiz, SE – Anggota / F-PAN
DR. H.A. Effendy Choire, MH. – Anggota / F-PKB
Dra. Susaningtyas Nefo – Anggota / F-P Hanura Panja

MDGs menetapkan 6 target kerja, sebagai berikut:

Meningkatkan peran serta anggota DPR RI dalam pembuatan regulasi untuk percepatan pencapaian MDGs
Meningkatkan kapasitas DPR RI dalam pengawasan pencapaian MDGs
Mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada pencapaian MDGs
Meningkatkan kerjasama antar parlemen dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNDP, UNMC dan UNICEF dalam berbagi informasi dan pengetahuan tentang pencapaian MDGs
Menjadi vokal poin DPR untuk MDGs
Mendorong Pemerintah dan para stakeholder untuk percepatan pencapaian MDGs

Hasil yang diharapkan dari kerja Panja

Pada akhir masa kerjanya, Panja DPR-RI untuk MDGs akan mengeluarkan rekomendasi yang dapat digunakan Pemerintah sebagai acuan guna mendorong percepatan pencapaian MDGs pada tahun 2015. Selain itu Panja juga akan bekerjasama dengan UNMC serta UNICEF untuk membuat handbook yang memaparkan tentang tugas dan tanggung jawab parlemen Indonesia . Handbook ini diharapkan juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitment nasional untuk mempercepat pencapaian MDGs.

Dalam peresmian Panitia Kerja (Panja) Pembangunan Milenium atau MDGs, Ketua DPR RI Marzuki Alie memimpin peniupan pluit bersama di Operation Room-Nusantara.

Dalam kesempatan ini, disampaikan juga oleh Ketua DPR Marzuki Alie mengenai pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) sering disalahartikan sebagai program eksekutif. Padahal, kata Marzuki saat menyampaikan pidato pembukaan masa sidang I DPR tahun sidang 2010-2011 di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin 13/9/2010, pencapaian target MDGs itu adalah komitmen seluruh unsur elemen bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Marzuki mengemukakan bahwa pemerintah negara-negara di dunia sudah memupuk kesadaran akan pentingnya mencapai delapan target MDGs sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia.

Target MDGs itu meliputi upaya memberantas kemiskinan dan kelaparan, penyediaan pendidikan dasar, pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pengurangan tingkat kematian anak, perbaikan tingkat kesehatan ibu, memerangi beberapa penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria serta pengembangan kemitraan global untuk pembangunan.

“Kesulitan masih ditemui dalam mencapai sasaran di beberapa bidang, antara lain masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, sulitnya menanggulangi laju penularan HIV/AIDS dan penyakit menular,” ujarnya.

Selain itu juga makin meningkatnya laju deforestasi kerusakan hutan yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan, rendahnya tingkat pemenuhan air minum dan sanitasi serta masih rendahnya peran serta masyarakat.

Terkait dengan upaya mencapai target-target MDGs itu, menurut Marzuki Alie, pada akhir Juli 2010 lalu DPR RI telah menerima kunjungan officer dari inter-Parliamentary Union (IPU) dalam rangka pelaksanaan IPU Analytical Study of the Effectiveness of Parliamentary Mechanism on the MDGs.

“DPR RI dan parlemen India dipilih oleh IPU mewakili kawasan Asia karena dinilai giat dalam hal mendorong pencapaian MDGs,” katanya.

Menurut utusan presiden untuk MDGs, Nilla Juwita Moeloek, kemiskinan menjadi akar permasalahan kesejahteraan. "Bila manuasia sejahtera maka lingkungan tidak akan diganggu, bila lingkungan terganggu maka kesehatan juga akan terganggu," ungkapnya.

Senada dengan Marzuki, ia pun menjelaskan bahwa kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan ibarat lingkaran setan. Bila masyarakat miskin maka pendidikan pun akan rendah, dan pendidikan juga rendah. "Ini seperti lingkaran setan, bila masyarakat miskin maka pendidikan tidak baik, dan kesehatan juga menjadi tidak baik. Tiga hal tersebut yang mengakibatkan rendahnya pendidikan karena tingkat kemiskinan," terangnya.

Sementara Ketua DPR Marzuki Alie memimpin hadirin yang hadir untuk meniup pluit bersama-sama sebagai tanda dideklarasikannya pencapaiaan MDGs 2015. "Stand up talk action for MDGs Indonesia, Stand up talk action for Mdgs Indonesia, Indonesia bisa mencapai MDGs," ujarnya dalam menutup seminar.

Sumber : www.jothi.or.id

Hari Raya Idul Fitri 1431 H

Minal Aidzin Walfaidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin.

read more “Hari Raya Idul Fitri 1431 H”

JOTHI Menemui PT.Indofarma Dengan Visi Produksi Obat Hepatitis C Lokal

JAKARTA Jum’at, tanggal 3 September 2010, JOTHI kembali melakukan upaya advokasi pencegahan dan pengobatan koinfeksi HCV dan HIV pada sektor farmasi melalui pertemuan dengan Indofarma. Diwakili oleh tim advokasinya JOTHI yang terdiri dari POKJA pengguna napza suntik dan SEKNAS JOTHI diskusi awal dengan Sudibyo (Presiden Direktur PT.Indofarma) diselenggarakan sebagai tindak lanjut pertemuan dengan MENKES pada 12 Agustus 2010. Sudibyo menjelaskan bahwa melalui kolaborasi upaya bersama antara PT.Indofarma dengan PT.Roche upaya nyata membumikan tes dan pengobatan HCV dimulai dengan riset yang dilakukan oleh PT.Indofarma dengan PT.Roche untuk menyasar kasus infeksi Hepatitis pada kelompok masyarakat umum. Selain untuk memunculkan angka kasus inveksi Hepatitis C, upaya ini dijadikan dasar bagi PT.Indofarma dengan PT.Roche untuk mendorong produksi obat Hepatitis C lokal. Upaya produksi obat lokal ini hanya dapat dimungkinkan apabila kebutuhannya dianggap sudah cukup banyak dan mendesak

Kedepannya diharapkan produksi reagen untuk rapid test diagnostik Hepatitis C juga dapat diproduksi oleh Farmasi Indonesia, gambaran sederhana dari kebutuhan ini adalah dengan semakin banyaknya kebutuhan penapisan Hepatitis baik bagi masyarakat terutama kelompok beresiko dan untuk kepentingan screening darah PMI maka apabila tanggung jawab ini diambil oleh pemerintah sudah tentu beban biaya yang harus ditanggung juga menjadi sangat besar, mempertimbangkan bahwa harga satuan untuk test Hepatitis masih sangat mahal, berkisar antara Rp 100.000 – Rp 175.000. Maka untuk meringankan beban pemerintah, PT.Indofarma dengan PT.Roche mencoba menginisiasi produksi dalam negeri untuk reagent rapid test diagnostik untuk Hepatitis. Apabila reagent dapat diproduksi di dalam negeri, maka prediksi harga satuan reagent rapid test diagnostik Hepatitis C jatuh pada kisaran harga Rp 30.000 per unit. “Produksi reagent rapid test diagnostik dan juga obat Hepatitis C lokal sangat dimungkinkan.

Produksi reagen dan obat dalam negeri tersebut sangat tergantung dari dukungan pemerintah”, imbuh Sudibyo dalam diskusinya dengan JOTHI. Beliau berharap pemerintah dapat memberikan dukungan nyata sehubungan dengan visi PT.Indofarma dan PT.Roche dalam mengupayakan produksi obat dan reagent rapid test diagnosa Hepatitis C.

Sudibyo juga berpendapat bahwa bagi PT.Indofarma sudah menjadi harga mati untuk dapat memproduksi obat Hepatitis C dalam negeri. Secara bertahap PT.Indofarma siap untuk dapat memulai proses produksi obat Hepatitis dalam negeri, proses produksi akan dimulai dari pengemasan obat hingga proses peracikan. Meskipun semua bahan dasar obat masih harus sepenuhnya diimport, berharap dengan memulai proses produksi dalam negeri dan meskipun license awal hanya sebatas untuk dapat melakukan pengemasan, namun hal tersebut dinilai sangat membantu untuk dapat memulai menurunkan harga jual secara bertahap. Diharapkan dengan proses pengemasan yang dilakukan didalam negeri oleh PT.Indofarma maka biaya produksi dapat mulai ditekan, sehingga biaya yang harus ditanggung pemerintah dapat diminimalisir. Dampak langsung yang akan didapat adalah, setelah harga obat Hepatitis C menjadi lebih terjangkau dan kebutuhan pemakaian dapat dibuktikan dengan data yang valid maka pemerintah dapat membuat compulsory license guna produksi obat generik dalam negeri.

Keteguhan semangat PT.Indofarma untuk memulai produksi obat Hepatitis C dalam negeri dibuktikan dengan kesiapan PT.Indofarma menerima kunjungan dalam bentuk audit kesiapan produksi. Disampaikan secara tegas oleh Sudibyo bahwa PT.Indofarma sudah siap untuk memenuhi syarat pra kualifikasi yang ditentukan WHO guna mendapatkan license produksi obat Hepatitis C dalam negeri.

Koordinator Nasional JOTHI, Budi Kurniawan juga menjelaskan strategi – strategi JOTHI untuk membuat pengobatan HCV bagi orang terinfeksi Hiv di Indonesia menjadi kenyataan. JOTHI akan mendukung pengumpulan data lapangan mengenai infeksi tersebut pada populasi orang terinfeksi HIV dan keluarganya. JOTHI juga akan memproduksi literatur pengobatan koinfeksi HCV dan HIV yang dikombinasikan dengan pendidikan pengobatan sekaligus sebagai upaya pencegahan terintegrasi. Sesuai dengan diskusi JOTHI dengan MENKES pada 12 Agustus 2010, kemungkinan membuat intervensi HCV dan HIV di indonesia jauh lebih realistis. Pertanyaan Budi mengenai kemungkinan harga obat yang nantinya akan diproduksi oleh indofarma harus dapat masuk kedalam standar JAMKESMAS, komunikasi tersebut diamini oleh Sudibyo.

PT.Indofarma melalui Sudibyo menanggapi ajakan kemitraan dengan oleh JOTHI secara serius sekaligus kemungkinan kemitraan dengan Kemenkes khususnya Dirjen P2PL dalam mengembangkan strategi bersama untuk memastikan produksi obat Hepatitis C dalam negeri. Berharap dari setiap upaya yang dilakukan bersama, dapat mencapai hasil yang memuaskan demi perbaikan kualitas hidup warga negara Indonesia. Dibawah kemitraan antara Kemenkes-P2PL, PT.Indofarma dan JOTHI, maka visi untuk menyediakan dan memperluas akses pencegahan, deteksi, perawatan dan pengobatansudah membutuhkan dapat terealisasi serta berjalan secara berkesinambungan.

Sumber : www.jothi.or.id