Minal Aidzin Walfaidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin.
Profil
- Boedhy Koerniawan
- Aku ini adalah aku..Aku ini makhluk angkuh hingga kegagalan menemuiku.. Namun kini ku tersadar, bahwa kegagalan bukanlah akhir suatu karya..Kegagalan adalah wahana yang membuat kita terbangun dari pemikiran dangkal yang kita miliki..Kegagalan adalah suatu proses yang harus dilewati demi gemilang di esok pagi..
JOTHI Menemui PT.Indofarma Dengan Visi Produksi Obat Hepatitis C Lokal
JAKARTA Jum’at, tanggal 3 September 2010, JOTHI kembali melakukan upaya advokasi pencegahan dan pengobatan koinfeksi HCV dan HIV pada sektor farmasi melalui pertemuan dengan Indofarma. Diwakili oleh tim advokasinya JOTHI yang terdiri dari POKJA pengguna napza suntik dan SEKNAS JOTHI diskusi awal dengan Sudibyo (Presiden Direktur PT.Indofarma) diselenggarakan sebagai tindak lanjut pertemuan dengan MENKES pada 12 Agustus 2010. Sudibyo menjelaskan bahwa melalui kolaborasi upaya bersama antara PT.Indofarma dengan PT.Roche upaya nyata membumikan tes dan pengobatan HCV dimulai dengan riset yang dilakukan oleh PT.Indofarma dengan PT.Roche untuk menyasar kasus infeksi Hepatitis pada kelompok masyarakat umum. Selain untuk memunculkan angka kasus inveksi Hepatitis C, upaya ini dijadikan dasar bagi PT.Indofarma dengan PT.Roche untuk mendorong produksi obat Hepatitis C lokal. Upaya produksi obat lokal ini hanya dapat dimungkinkan apabila kebutuhannya dianggap sudah cukup banyak dan mendesak
Kedepannya diharapkan produksi reagen untuk rapid test diagnostik Hepatitis C juga dapat diproduksi oleh Farmasi Indonesia, gambaran sederhana dari kebutuhan ini adalah dengan semakin banyaknya kebutuhan penapisan Hepatitis baik bagi masyarakat terutama kelompok beresiko dan untuk kepentingan screening darah PMI maka apabila tanggung jawab ini diambil oleh pemerintah sudah tentu beban biaya yang harus ditanggung juga menjadi sangat besar, mempertimbangkan bahwa harga satuan untuk test Hepatitis masih sangat mahal, berkisar antara Rp 100.000 – Rp 175.000. Maka untuk meringankan beban pemerintah, PT.Indofarma dengan PT.Roche mencoba menginisiasi produksi dalam negeri untuk reagent rapid test diagnostik untuk Hepatitis. Apabila reagent dapat diproduksi di dalam negeri, maka prediksi harga satuan reagent rapid test diagnostik Hepatitis C jatuh pada kisaran harga Rp 30.000 per unit. “Produksi reagent rapid test diagnostik dan juga obat Hepatitis C lokal sangat dimungkinkan.
Produksi reagen dan obat dalam negeri tersebut sangat tergantung dari dukungan pemerintah”, imbuh Sudibyo dalam diskusinya dengan JOTHI. Beliau berharap pemerintah dapat memberikan dukungan nyata sehubungan dengan visi PT.Indofarma dan PT.Roche dalam mengupayakan produksi obat dan reagent rapid test diagnosa Hepatitis C.
Sudibyo juga berpendapat bahwa bagi PT.Indofarma sudah menjadi harga mati untuk dapat memproduksi obat Hepatitis C dalam negeri. Secara bertahap PT.Indofarma siap untuk dapat memulai proses produksi obat Hepatitis dalam negeri, proses produksi akan dimulai dari pengemasan obat hingga proses peracikan. Meskipun semua bahan dasar obat masih harus sepenuhnya diimport, berharap dengan memulai proses produksi dalam negeri dan meskipun license awal hanya sebatas untuk dapat melakukan pengemasan, namun hal tersebut dinilai sangat membantu untuk dapat memulai menurunkan harga jual secara bertahap. Diharapkan dengan proses pengemasan yang dilakukan didalam negeri oleh PT.Indofarma maka biaya produksi dapat mulai ditekan, sehingga biaya yang harus ditanggung pemerintah dapat diminimalisir. Dampak langsung yang akan didapat adalah, setelah harga obat Hepatitis C menjadi lebih terjangkau dan kebutuhan pemakaian dapat dibuktikan dengan data yang valid maka pemerintah dapat membuat compulsory license guna produksi obat generik dalam negeri.
Keteguhan semangat PT.Indofarma untuk memulai produksi obat Hepatitis C dalam negeri dibuktikan dengan kesiapan PT.Indofarma menerima kunjungan dalam bentuk audit kesiapan produksi. Disampaikan secara tegas oleh Sudibyo bahwa PT.Indofarma sudah siap untuk memenuhi syarat pra kualifikasi yang ditentukan WHO guna mendapatkan license produksi obat Hepatitis C dalam negeri.
Koordinator Nasional JOTHI, Budi Kurniawan juga menjelaskan strategi – strategi JOTHI untuk membuat pengobatan HCV bagi orang terinfeksi Hiv di Indonesia menjadi kenyataan. JOTHI akan mendukung pengumpulan data lapangan mengenai infeksi tersebut pada populasi orang terinfeksi HIV dan keluarganya. JOTHI juga akan memproduksi literatur pengobatan koinfeksi HCV dan HIV yang dikombinasikan dengan pendidikan pengobatan sekaligus sebagai upaya pencegahan terintegrasi. Sesuai dengan diskusi JOTHI dengan MENKES pada 12 Agustus 2010, kemungkinan membuat intervensi HCV dan HIV di indonesia jauh lebih realistis. Pertanyaan Budi mengenai kemungkinan harga obat yang nantinya akan diproduksi oleh indofarma harus dapat masuk kedalam standar JAMKESMAS, komunikasi tersebut diamini oleh Sudibyo.
PT.Indofarma melalui Sudibyo menanggapi ajakan kemitraan dengan oleh JOTHI secara serius sekaligus kemungkinan kemitraan dengan Kemenkes khususnya Dirjen P2PL dalam mengembangkan strategi bersama untuk memastikan produksi obat Hepatitis C dalam negeri. Berharap dari setiap upaya yang dilakukan bersama, dapat mencapai hasil yang memuaskan demi perbaikan kualitas hidup warga negara Indonesia. Dibawah kemitraan antara Kemenkes-P2PL, PT.Indofarma dan JOTHI, maka visi untuk menyediakan dan memperluas akses pencegahan, deteksi, perawatan dan pengobatansudah membutuhkan dapat terealisasi serta berjalan secara berkesinambungan.
Kedepannya diharapkan produksi reagen untuk rapid test diagnostik Hepatitis C juga dapat diproduksi oleh Farmasi Indonesia, gambaran sederhana dari kebutuhan ini adalah dengan semakin banyaknya kebutuhan penapisan Hepatitis baik bagi masyarakat terutama kelompok beresiko dan untuk kepentingan screening darah PMI maka apabila tanggung jawab ini diambil oleh pemerintah sudah tentu beban biaya yang harus ditanggung juga menjadi sangat besar, mempertimbangkan bahwa harga satuan untuk test Hepatitis masih sangat mahal, berkisar antara Rp 100.000 – Rp 175.000. Maka untuk meringankan beban pemerintah, PT.Indofarma dengan PT.Roche mencoba menginisiasi produksi dalam negeri untuk reagent rapid test diagnostik untuk Hepatitis. Apabila reagent dapat diproduksi di dalam negeri, maka prediksi harga satuan reagent rapid test diagnostik Hepatitis C jatuh pada kisaran harga Rp 30.000 per unit. “Produksi reagent rapid test diagnostik dan juga obat Hepatitis C lokal sangat dimungkinkan.
Produksi reagen dan obat dalam negeri tersebut sangat tergantung dari dukungan pemerintah”, imbuh Sudibyo dalam diskusinya dengan JOTHI. Beliau berharap pemerintah dapat memberikan dukungan nyata sehubungan dengan visi PT.Indofarma dan PT.Roche dalam mengupayakan produksi obat dan reagent rapid test diagnosa Hepatitis C.
Sudibyo juga berpendapat bahwa bagi PT.Indofarma sudah menjadi harga mati untuk dapat memproduksi obat Hepatitis C dalam negeri. Secara bertahap PT.Indofarma siap untuk dapat memulai proses produksi obat Hepatitis dalam negeri, proses produksi akan dimulai dari pengemasan obat hingga proses peracikan. Meskipun semua bahan dasar obat masih harus sepenuhnya diimport, berharap dengan memulai proses produksi dalam negeri dan meskipun license awal hanya sebatas untuk dapat melakukan pengemasan, namun hal tersebut dinilai sangat membantu untuk dapat memulai menurunkan harga jual secara bertahap. Diharapkan dengan proses pengemasan yang dilakukan didalam negeri oleh PT.Indofarma maka biaya produksi dapat mulai ditekan, sehingga biaya yang harus ditanggung pemerintah dapat diminimalisir. Dampak langsung yang akan didapat adalah, setelah harga obat Hepatitis C menjadi lebih terjangkau dan kebutuhan pemakaian dapat dibuktikan dengan data yang valid maka pemerintah dapat membuat compulsory license guna produksi obat generik dalam negeri.
Keteguhan semangat PT.Indofarma untuk memulai produksi obat Hepatitis C dalam negeri dibuktikan dengan kesiapan PT.Indofarma menerima kunjungan dalam bentuk audit kesiapan produksi. Disampaikan secara tegas oleh Sudibyo bahwa PT.Indofarma sudah siap untuk memenuhi syarat pra kualifikasi yang ditentukan WHO guna mendapatkan license produksi obat Hepatitis C dalam negeri.
Koordinator Nasional JOTHI, Budi Kurniawan juga menjelaskan strategi – strategi JOTHI untuk membuat pengobatan HCV bagi orang terinfeksi Hiv di Indonesia menjadi kenyataan. JOTHI akan mendukung pengumpulan data lapangan mengenai infeksi tersebut pada populasi orang terinfeksi HIV dan keluarganya. JOTHI juga akan memproduksi literatur pengobatan koinfeksi HCV dan HIV yang dikombinasikan dengan pendidikan pengobatan sekaligus sebagai upaya pencegahan terintegrasi. Sesuai dengan diskusi JOTHI dengan MENKES pada 12 Agustus 2010, kemungkinan membuat intervensi HCV dan HIV di indonesia jauh lebih realistis. Pertanyaan Budi mengenai kemungkinan harga obat yang nantinya akan diproduksi oleh indofarma harus dapat masuk kedalam standar JAMKESMAS, komunikasi tersebut diamini oleh Sudibyo.
PT.Indofarma melalui Sudibyo menanggapi ajakan kemitraan dengan oleh JOTHI secara serius sekaligus kemungkinan kemitraan dengan Kemenkes khususnya Dirjen P2PL dalam mengembangkan strategi bersama untuk memastikan produksi obat Hepatitis C dalam negeri. Berharap dari setiap upaya yang dilakukan bersama, dapat mencapai hasil yang memuaskan demi perbaikan kualitas hidup warga negara Indonesia. Dibawah kemitraan antara Kemenkes-P2PL, PT.Indofarma dan JOTHI, maka visi untuk menyediakan dan memperluas akses pencegahan, deteksi, perawatan dan pengobatansudah membutuhkan dapat terealisasi serta berjalan secara berkesinambungan.
Sumber : www.jothi.or.id
Pertemuan JOTHI Sumbar dengan Mentri Kesehatan di RSUP M. Djamil Padang
read more “Pertemuan JOTHI Sumbar dengan Mentri Kesehatan di RSUP M. Djamil Padang”
Padang, Senin, 22 februari 2010, Kunjungan kerja tim Menteri Kesehatan ke RSUP M.Djamil Padang dalam rangka peresmian Program Internsip Dokter Indonesia yang juga di hadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dan DIRUT RSUP M. Djamil Padang.Program Kesehatan Kita – “Jawaban JOTHI atas tantangan pembaharuan Penanggulangan HIV di Indonesia”.
Cisarua, 2 februari 2010 – JOTHI (Jaringan Orang Terinfeksi HIV Indonesia) menandatangani Naskah Kerjasama (MoU) mengenai pelaksanaan Program Kesehatan Kita. Penandatanganan Naskah Kerjasama ini antara Sekertariat Nasional JOTHI dengan 11 Provinsi yang akan melaksanakan Program tersebut. Sekertariat Nasional yang diwakili oleh Sdr. Abdullah Denovan sebagai Koordinator Nasional JOTHI bersama dengan 11 Provinsi yang diwakili oleh Koordinator Provinsi masing-masing ,provinsi yang akan melaksanakan program tersebut antara lain adalah; Sumatra Barat, Jambi, Lampung, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB, NTT dan Maluku. Program Kesehatan Kita secara khusus dirancang untuk mengisi kesenjangan dalam upaya pengembangan sistim psikososial dalam penanggulangan AIDS , kesenjangan yang dimaksud adalah salah satu faktor yang mempengaruhi adalah masih kurang maksimalnya kemampuan dalam mengembangkan sistim psikosial, diantaranya; kesadaran untuk memulai, mempertahankan kepatuhan HAART (Highly Active Anti Retroviral Therapy), pengelolaan kualitas kesehatan antaranya; pemeriksaan kesehatan berkala, deteksi dini infeksi, aksesi layanan kesehatan, manajemen psikologi orang terinfeksi HIV dan pengobatan infeksi penyerta.
Identifikasi munculnya kesenjangan tersebut dari hasil analisis pasca pelatihan kepemimpinan orang terinfeksi HIV yang diselenggarakan pada bulan April 2009 di Anyer, Banten serta diikuti oleh Koordinator Provinsi dari 28 wilayah koordinasi JOTHI. Pada pelatihan tersebut masih teridentifikasi adanya tantangan dan hambatan yang dialami oleh Koordinator Provinsi dalam memfasilitasi upaya – upaya dalam rangka perbaikan kualitas hidup orang terinfeksi HIV di tingkat provinsi.
JOTHI adalah organisasi Nasional orang terinfeksi HIV, dimana seluruh anggota organisasi adalah orang HIV positif yang berdomisili di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. JOTHI memiliki visi “terpenuhinya hak-hak orang terinfeksi HIV tanpa stigma dan diskriminasi di Indonesia”. Dalam mencapai visi tersebut, JOTHI mengemban misi “membangun dan menggerakan perjuangan melawan pelanggaran hak-hak orang terinfeksi HIV dalam proses pembuatan kebijakan serta melakukan kontrol terhadap penerapan kebijakan secara terus menerus”.
Program Kesehatan Kita melibatkan partisipasi dan dukungan multi pihak dalam pendanaan maupun pelaksanaannya. Mengunakan pendanaan yang berasal dari IPF-DKIA (Indonesian Partnership Fund-Dana Kemitraan Indonesia AIDS) dan Program Kesehatan Kita pada 9 Provinsi antara lain; Jambi, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Maluku, NTT dan Jawa Timur menyerap alokasi dana sebesar Rp 364.000.000,-. Dukungan pendanaan lain kepada Program Kesehatan Kita berasal dari APN+ (Asia Pacific Network of people living with HIV+) sebesar Rp 60.000.000,- yang diserap oleh 2 provinsi wilayah koordinasi antara lain; NTB dan Kalimantan Selatan.
Rentang waktu pelaksanaan program Kesehatan Kita dilaksanakan selama 8 bulan untuk 9 provinsi yang didukung pendanaanya oleh IPF-DKIA. Sedangkan untuk pelaksanaan pada 2 provinsi yang didukung pendanaanya oleh APN+ dilaksanakan dengan rentang waktu selama 6 bulan, seluruh assisstensi pelaksanaan program dilakukan oleh Sekertariat Nasional melalui Deputy Penguatan Daerah. Dalam pelaksanaan Program Kesehatan Kita, dimulai sejak persiapan yang juga meliputi perencanaan dan analisa awal hingga proses akhir yang juga mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi hasil, dilakukan juga rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan tersebut meliputi pelatihan pengelolaan program serta menjalankan sistem management, pengembangan program, pengembangan kerjasama terkait dengan pelaksanaan program yang dijalankan. Kemitraan lain yang dibangun terkait dengan pelaksanaan program antara lain kemitraan dengan pakar-pakar terkait dengan isu - isu kesehatan dan pengorganisasian orang terinfeksi HIV. Selain sebagai narasumber dalam kegiatan pengembangan kapasitas yang dilakukan dalam mendukung pencapaian program, mereka juga terlibat dalam proses mentoring kegiatan.
Program Kesehatan Kita secara khusus juga dirancang untuk menjawab tantangan pengembangan organisasi ditingkat provinsi serta untuk memperluas implementasi demokrasi dan desentralisasi pergerakan organisasi serta untuk mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas dalam kiprah organisasi baik ditingkat Nasional maupun ditingkat provinsi. Program Kesehatan Kita juga berbasis pada pandangan bahwa pewujudan demokrasi akan terbangun ketika keadilan dan hak-hak anggota organisasi menjadi terpenuhi.
Peran JOTHI dalam sebagai fasilitator, katalisator dan inisiator proses pensejahteraan seluruh aspek hidup orang terinfeksi HIV di Indonesia menjadi nyata, tercermin dengan dikembangkannya Program Kesehatan Kita, Program ini juga sebagai jawaban langsung atas tantangan reformasi dan demokratisasi penanggulangan HIV dan AIDS di indonesia yang notabene pro kepada korban, dimana esensi kesetaraan menjadi bermakna penuh. Diharapkan juga melalui peluncuran Program Kesehatan Kita, akan terbangun kerjasama kolektif antara berbagai mitra Pemerintah, Masyarakat Sipil dan sektor swasta. Kerjasama ini akan memungkinkan diupayakannya pembangunan serta pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS di indonesia yang akuntabel, berkeadilan serta transparan.